Wali Kota Anggota APEKSI Rame-Rame Tanda Tangani Prasasti APEKSI di Pantai Losari
- account_circle Phinisice
- calendar_month Rab, 12 Jul 2023
- visibility 98
MAKASSAR,- Momentum bersejarah kembali dicetuskan oleh Pemerintah Kota Makassar selaku tuan rumah penyelenggara Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) XVI Tahun 2023.
Momentum itu terjadi ketika seluruh wali kota anggota APEKSI berkumpul dan menandatangani prasasti APEKSI di Pantai Losari, Rabu (12/7/2023).
Prasasti tersebut berdiri di Anjungan Bugis Pantai Losari, tepat bersebelahan dengan prasasti Hari Otonomi Daerah (Otda) ke-27, yang juga telah ditandatangani oleh sejumlah kepala daerah se-Indonesia pada peringatan Hari Otda, beberapa waktu lalu.
Wali Kota Makassar, Moh Ramdhan Pomanto mengatakan penandatanganan tersebut menjadi momen penting dalam memperkuat kerja sama antar pemerintah kota dalam upaya memajukan kualitas hidup dan pembangunan di seluruh Indonesia.
“Ini akan menjadi prasasti yang memorable agar semua wali kota yang hadir di Makassar, terpahat namanya di batu marmer seberat 48 ton yang kami ambil dari gunung di Pangkep. Selama masih ada Pantai Losari, prasasti itu akan tetap ada,” ucap Danny Pomanto, sapaan akrabnya.
Lebih jauh, Danny Pomanto juga menjelaskan pentingnya APEKSI sebagai wadah bagi para pemimpin kota dari berbagai daerah untuk saling berbagi pengetahuan, pengalaman, serta ide-ide inovatif dalam rangka mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan di Indonesia.
“Tugu APEKSI ini bukan hanya sekedar simbol. Ia melambangkan semangat persatuan kita, semangat untuk bekerja sama dan saling mendukung guna melanjutkan program-progam pembangunan yang sudah kita jalankan di masing-masing kota,” tambahnya.
Dengan hadirnya prasasti APEKSI ini, diharapkan kerja sama antar kota di Indonesia akan semakin erat. Para wali kota juga diharapkan dapat terus berbagi pengalaman dan ide demi kemajuan pembangunan di wilayah masing-masing serta membantu menciptakan keseragaman dalam implementasi berbagai program pemerintah, (Hrs/**).
