Hashim Djojohadikusumo: Program Makan Bergizi Gratis Bersifat Sukarela, Bukan Paksaan
- account_circle Phinisice
- calendar_month Kam, 22 Mei 2025
- visibility 84
image (Nurul F/ JawaPos.com)
Jakarta — Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi, Hashim Djojohadikusumo, menegaskan bahwa pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak bersifat wajib. Ia menyatakan bahwa masyarakat tidak akan dipaksa mengikuti program tersebut jika tidak menghendakinya.
“Tidak ada paksaan dalam program ini. Jika seseorang tidak ingin makan, maka tidak ada yang akan memaksa mereka. Kita tahu ada sebagian masyarakat yang mengalami obesitas, termasuk anak-anak dari kalangan keluarga mampu. Program ini sepenuhnya bersifat sukarela,” ujar Hashim dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (21/5/2025).
Hashim menjelaskan bahwa MBG dirancang untuk menjangkau sekitar 82 juta warga Indonesia, yang terdiri dari 48 juta siswa sekolah, 4,3 juta ibu hamil, serta anak-anak usia dini atau balita yang mengikuti pendidikan di lembaga PAUD.
Menurutnya, perhatian terhadap asupan gizi ibu hamil menjadi krusial karena masa kehamilan merupakan periode penting dalam pembentukan kualitas kesehatan anak sejak dalam kandungan.
Salah satu pendorong utama program ini adalah data yang menunjukkan bahwa sekitar 41 persen dari total siswa sekolah datang ke sekolah dalam kondisi perut kosong karena tidak sarapan. Hal ini sering kali dipicu keterbatasan ekonomi keluarga yang tidak mampu menyediakan makanan pada pagi hari.
“Ini menyangkut sekitar 18 juta anak. Kondisi tersebut menjadi alasan mendasar mengapa Presiden terpilih, Bapak Prabowo Subianto, menggagas program makan bergizi gratis,” jelas Hashim.
Ia menambahkan, keberhasilan proses belajar sangat bergantung pada kondisi fisik dan kesehatan anak. “Sulit bagi anak untuk berkonsentrasi mengikuti pelajaran selama lima jam tanpa asupan makanan. Program ini hadir sebagai solusi dari tantangan tersebut,” katanya.
Lebih lanjut, Hashim menyebutkan bahwa menyediakan makanan untuk lebih dari 82 juta warga setiap hari akan memberi dampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Ia memperkirakan kebutuhan dana untuk menjalankan program ini berkisar antara 25 hingga 35 miliar dolar AS.
“Dengan penyediaan bahan pangan lokal seperti telur dan sayuran, program ini diharapkan menjadi motor penggerak ekonomi. Untuk susu, kemungkinan pada tahap awal masih perlu impor dari Selandia Baru, Australia, dan sebagian dari India. Namun ke depan, ini akan membuka peluang besar untuk sektor peternakan dan pertanian dalam negeri,” ungkapnya.
Hashim optimistis bahwa jika dijalankan secara efektif, program MBG dapat memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) nasional sebesar 1 hingga 2 persen setiap tahunnya.
Cek Berita dan Artikel Lainnya Follow channel PHINISICE.ID di [ WhatsApp ]
