Dukung Penurunan Stunting Dinas Kelautan dan Perikanan Ikut Rakor TPPS Sulsel

PHINISICE.ID — Rakor TPPS Sulsel, Dinas DP3A Dalduk KB melaksanakan kegiatan Rapat Koordinasi Tim Percepatan Penurunan Stunting Tingkat Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022 dalam menindak lanjuti Peraturan Presiden Republik Indonesia, Rabu,(24/8).

Pembahasan dalam Rakor TPPS Sulsel tersebut yakni Peraturan Presiden RI Nomor 72 Tahun 2021 Tentang Percepatan Penurunan Stunting dan Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Stunting Indonesia (RAN-PASTI) Tahun 2021-2022, Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 446/II/TAHUN 2022 tentang Pembentukan Tim Percepatan Penurunan Stunting Tingkat Provinsi Tahun 2022.

Kegiatan Rakor diawali dengan Laporan Panitia Pelaksana, Andi Mirna,SH selaku Kadis DP3ADALDUK KB Provinsi Sulawesi Selatan, mengatakan bahwa terwujudnya kesamaan persepsi antar sektor/stakeholder terkait dalam Pelaksanaan Program Rakor TPPS Sulsel Percepatan Penurunan Stunting di Provinsi SulSel.

“Serta dalam rangka penguatan pelaksanaan komitmen percepatan penurunan stunting di Provinsi Sulawesi Selatan terutama di OPD yang dimulai dari penguatan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan hingga pada tahap pemantauan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan program stunting di daerah mulai dari tingkat Provinsi, Kab/Kota,tingkat Kecamatan, Kelurahan sampai pada tingkat Desa,” tuturnya.

Rakor tersebut dihadiri oleh beberapa OPD dan Instansi terkait, yakni TGUPP Bidang Kesehatan dan Bidang Gizi masyarakat, Sekretaris dan Koordinator Bidang Lingkup BKKBN Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan, Perwakilan Unicef Wilayah Sulawesi Maluku, Direktur Jenewa Madani Wilayah Sulawesi Selatan, Tim INEY, Pejabat Fungsional Perencana Lingkup DP3A DALDUK KB dan Bappelitbangda Provinsi Sulawesi Selatan, Rabu, 24/8/2022.

Dinas Kelautan dan Perikanan merupakan salah satu OPD Pendukung dalam program Percepatan Penurunan dan Penanggulangan Stunting dan diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap penurunan masalah stunting di daerah maupun nasional khususnya di kabupaten/kota prioritas/lokus stunting, sehingga komitmen OPD kelautan dan perikanan melalui program budi daya dan daya saing, program pengolahan hasil kelautan dan perikanan dukungan tersebut dituangkan/dialokasikan dalam kegiatan GEMAR IKAN, sosilaisasi dan pembinaaan produk hasil KP dan inovasi olahan produk hasil kelautan perikanan dengan kelompok sasaran adalah semua unsur kalangan usia remaja, catin, WUS, baduta, balita dan melalui kegiatan koordinasi dengan kabupaten untuk bersinergi dalam program penanganan stunting, melalui penyediaan pangan dan pemenuhan gizi yang bersumber dari hewani/Ikan sebagai sumber protein tinggi bagi pertumbuhan dan kandungan omega-3 bagi otak .

Kegiatan Rakor yang dibuka oleh Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, Dr. Abdul Hayat, M.Si, dalam sambutannya mengatakan bahwa dalam rangka percepatan penurunan Stunting khususnya di Sulawesi Selatan dapat dilaksanakan secara holistik, integratif dan berkualitas dengan melalui peningkatan koordinasi, sinergi dan sinkronisasi antara Kementerian/Lembaga, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota/tingkat Kecamatan/Kelurahan/Desa serta pemangku kepentingan.

“Diperlukan komitmen kuat dalam menggagas percepatan penurunan stunting untuk mendukung pencapaian nasional penurunan stunting dengan angka 14% tahun 2024, diantaranya dengan penerapan pola asuh dan sadar gizi yang baik dan benar dalam keluarga sangat penting dan hal ini dibutuhkan pendampingan keluarga atau masyarakat dari instansi terkait dan secara kolaboratif antar sektor,” jelasnya.

Dalam rakor ini hadir juga narasumber dari Kepala Bappelitbangda Prov.SulSel, Ir. A. Darmawan Bintang, MdevPlg, menyampaikan bahwa berdasarkan hasil SSGI tahun 2021 stutnting secara nasional mengalami penurunan sebesar 1,6% pertahun dari 27,7% tahun 2019 menjadi 24,4% tahun 2021, dimana hampir sebagian besar dari 34 Provinsi menunjukkan penurunan dibandingkan tahun 2019, termasuk Provinsi Sulawesi Selatan capaian rata-rata penurunan angka stunting di SulSel dimana tahun 2019 angka stunting masih 30,6% dan turun menjadi 27,4% di tahun 2021, hal tersebut sudah berada pada taraf angka yang baik walaupun berada diatas capaian rata-rata nasional.

“Hal ini menujukkan bahwa implementasi daru kebijakan pemerintah mendorong perecepatan penurunan stunting telah memberi hasil yang cukup baik. Upaya ini merupakan upaya komitmen dari implementasi Perpres No.72 Tahun 2021 tentang percepatan penurunan stunting. Untuk itu perlu melakukan perencanaan dan penguatan serta peningkatan koordinasi antar tim dan sektor terkait untuk percepatan penurunan stunting,” sampainya.

Pemaparan Materi Bencmarking Percepatan Penurunan Stunting berbagai daerah oleh Prof. DR. Dr. Abdul Razak Thaha,M,Sc.,SpGK, bahwa sebagai Formulasi program percepatan dalam penurunan stunting adalah mengarah pada intevensi berbasis keluarga bereisiko stunting dengan menekankan pada penyiapan kehidupan berkeluarga, pemenuhan asupan gizi, perbaikan pola asuh, peningkatan akses air minum dan sanitasi.

“Stranas merupakan acuan dalam rangka menyelenggarakan Percepatan Penurunan Stunting (14%) Tahun 2024 terdiri dalam 5 pilar yaitu peningkatan komitmen dan visi kepemimpinan, peningkatan komunikasi perubahan perilaku dan pemberdayaan masyarakat, Peningkatan konvergensi intervensi spesifik dan intervensi sensitif, peningkatan ketahan pangan dan gizi pada tingkat individu, keluarga dan masyarakat, penguatan dan pengembangan sistem data, informasi, riset dan inovasi, pemantauan dan evaluasi dinilai strategis dan penting sebagai upaya mengatahui dampak intervensi terhadap pencegahan dan penanggulangan stunting,” jelasnya.

Tim TPPS/Koordinator Manager, Sekretariat Satgas PPS Perwakilan BKKBN Prov.SulSel, menyampaikan perhatian khusus 5 tematik dalam pelaksanaan percepatan penurunan dan penanggulangan stutnting yang dapat dilaksanakan secara terpadu.

“Antara lain audit kasus stunting, minilokarya, rembuk stunting terlebih dahulu diwali dari rembuk stutning tingkat desa sebelum ke kabupaten, elsmil, tim pndamping keluarga (TPK),” sebutnya, (Baso)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News