MAKASSAR | Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi yang diadakan Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) RI secara virtual, di Amirullah, Senin (18/09/2023).
Dipimpin Inspektorat Jenderal Kemendagri Tomsi Tohir, Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi ini diikuti oleh seluruh gubernur, bupati dan wali kota se-Indonesia.
Usai rapat bersama Kemendagri, Danny Pomanto kembali akan menggencarkan operasi pasar untuk menekan inflasi di Kota Makassar akibat kenaikan harga beras.
Apalagi berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), terjadi kecenderungan peningkatan jumlah kabupaten/kota yang mengalami kenaikan harga beras pada pekan kedua September 2023.
Sehingga, Kemendagri mengimbau Tim Pengendali Infalsi Daerah (TPID) untuk mewaspadai kenaikan harga beras yang berpotensi memicu terjadinya inflasi periode September 2023.
“Tadi pengarahan pak Irjen tentang pengendalian inflasi dititikberatkan pada beras karena beras itu mengalami kenaikan yang sangat signifikan,” kata Danny Pomanto.
Ia menjelaskan bantuan beras dari pemerintah pusat hanya menyasar kalangan pra-sejahtera. Persoalannya, harga beras yang tinggi di Kota Makassar masih dibeli oleh masyarakat medium high.
“Mereka ini tidak peduli naik atau tidak (harga besar). Dia tetap beli, begitu dia beli dengan harga mahal terjadi inflasi,” tuturnya.
Sehingga ia memerintahkan Dinas Perdagangan (Disdag) Makassar berkoordinasi dengan Perum Bulog untuk melakukan operasi pasar agar infalsi bisa ditekan.
“Saya perintahkan Disdag untuk operasi pasar di pasar, kita jual di HET, jangan beli barang mahal,” ujar Danny Pomanto.
Kendali demikian, inflasi Kota Maksssar masih terkendali. Berdasarkan data yang dirilis BPS, inflasi Kota Makassar periode Agustus 2023 di angka 3,71%. Masih di bawah 4%.
Turut mendampingi dalam rapat tersebut, Asisten II Kota Makassar Rusmayani Majid, Kepala Disdag Makassar Arlin Ariesta, Kepala Inspektorat Andi Azma Zulistia Ekayanti, Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum Denny Hidayat, Kepala Bagian Perekonomian Nur Kamarul Zaman, (**).
