Sekjen PP Muhammadiyah Kritik Alasan Penundaan Pemilu
- account_circle Phinisice
- calendar_month Sen, 28 Feb 2022
- visibility 300
Sekjen PP Muhammadiyah, Abdul Mu'ti, mengkritik sejumlah asumsi-asumsi yang sering dilontarkan untuk menunda Pemilu 2024 (foto:google)
PHINISICE.ID, jakarta – Sekretaris Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Abdul Mu’ti, mengkritik sejumlah alasan sering kali digunakan sebagai dalih mengusulkan penundaan penyelenggaraan Pemilu 2024.
Pertama, ia mengkritik asumsi Pemilu 2024 perlu ditunda karena alasan Indonesia tengah dilanda bencana. Abdul mempertanyakan jika ada pihak yang bisa menjamin Indonesia tidak dilanda bencana pada tahun depan.
“Kalau Pemilu 2024 ditunda karena alasan bencana, apakah ada yang bisa menjamin bahwa di tahun depan tidak ada bencana?” cuit Abdul lewat akun Twitter miliknya @Abe_Mukti, Senin (28/2).
Selanjutnya, Abdul mengkritik alasan Pemilu 2024 perlu ditunda karena Rusia kini menyerang Ukraina dan menimbulkan guncangan pada keamanan dunia.
“Kalau Pemilu 2024 ditunda karena perang Rusia-Ukraina, apakah ada yang bisa menjamin perang akan segera berakhir?” kata Abdul.
Lalu, Abdul juga mengkritik dalih situasi pandemi Virus Corona (Covid-19).
Kalau ekonomi negara makin membaik, apakah 2024 negara tidak punya uang membiayai Pemilu?” ucapnya.
Setidaknya dua parpol penghuni Senayan hingga kini telah menyatakan sikap mendukung wacana pemindahan Pemilu 2024 antara satu hingga dua tahun, yaitu PKB dan PAN.
Sementara Golkar juga memberikan sinyal setuju penundaan.
Empat partai menyatakan penolakan yakni Demokrat, PDIP, PKS, dan NasDem. Sedangkan, dua partai, Gerindra dan PPP, belum menyatakan sikap.
Ia mengatakan saat ini banyak cobaan dan musibah terjadi tidak hanya di Indonesia, tapi juga di seluruh dunia, mulai dari pandemi Covid-19, banjir, serta gempa bumi.
Pelanggaran Konstitusi Berjamaah
Rencana penundaan pemilu mendapat tentangan dari kelompok masyarakat sipil, salah satunya Perkumpulan untuk Pemilu dan Demorkasi (Perludem)
Sebab, hukum akan menjadi instrumen untuk melegitimasi kekuasaan.
“Jadi, kita bukan lagi rule of law. Tapi sudah rule by law. Hukum menjadi instrumen kekuasan,” katanya.
Di sisi lain, Titi menolak alasan bahwa pelaksaan Pemilu 2024 berdasarkan kesepakatan pemerintah dan DPR Januari lalu, akan mengganggu laju ekonomi karena pandemi Covid-19.
Sebaliknya, kata dia, penundaan Pemilu justru akan menciptakan krisis kepercayaan kepada pemerintah.
